Jitunews.Com
7 Juli 2020 19:19 WIB

PKS: Sekolah dan Kampus Swasta Mulai ‘Angkat Bendera Putih'

Pandemi Covid-19 secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya Pendidikan.

Abdul Fikri Faqih (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengkhawatirkan merosotnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) menyusul kondisi Pendidikan swasta di tanah air yang mulai angkat bendera putih menghadapi dampak pandemi.

“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, maka yang terimbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” ujar Fikri dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Selasa (7/7/2020).

Fikri menyinggung soal mulai ‘menyerah’-nya sebagian sekolah dan kampus swasta di tanah air akibat dampak dari lamanya pandemi Covid-19 berlangsung



Paksakan Diri Longgarkan Lockdown, Kasus Covid-19 di Israel Meroket

“Ada info dari sekolah maupun kampus di dapil saya, bahwa kemampuan mereka membiayai operasional hanya sampai Agustus ini, sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” tuturnya.

Politisi PKS ini mengatakan bahaa pandemi Covid-19 secara luas turut menyapu berbagai sektor ekonomi, sehingga berdampak pula pada kemampuan daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya Pendidikan.

“Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di Pendidikan swasta,” katanya.

Sehingga, Fikri menduga angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni Pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun.

“Bila tidak ada yang mendaftar, pilihan berat lainnya adalah menutup sekolah atau kampus,” ujarnya.

Problem menurunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti program Pendidikan, tentunya akan berdampak signifikan dalam angka indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan, tiga dimensi dasar dalam menentukan IPM adalah (1) kesehatan, (2) Pendidikan, dan (3) daya beli.

Fikri mengritik pendekatan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang dinilai terlalu mementingkan komponen ketiga, yakni daya beli masyarakat.

“Sejak awal digelontorkan Rp. 405,1 T dana Covid, coba liat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi, sementara pendidikan tidak menjadi konsen kebijakan,” paparnya.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti UU (Perppu) yang kini disahkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Perppu tersebut dijadikan dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran penanganan dampak pandemi Covid sebesar Rp. 405,1 T. Rinciannya, Rp. 75 T untuk kesehatan, Rp. 110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp. 70,1 T untuk insentif perpajakan, serta Rp. 150 T untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kementerian Keuangan bahkan menaikkan kembali anggaran Covid tersebut hingga tiga kali. Pertama naik menjadi Rp. 677,2 T pada 3 Juni, kemudian naik lagi menjadi Rp. 695,2 T pada 16 Juni, dan terakhir naik menjadi Rp. 905,1 T pada 19 juni.

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19 di Papua, Menko PMK Dorong Percepatan Penyaluran Bansos
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita