Jitunews.Com
3 Juli 2020 15:39 WIB

Demokrat: UU HIP Dapat Dicabut dari Daftar RUU di Prolegnas

Berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini dinyatakan bahwa pembatalan atau penarikan RUU HIP masih bisa dilakukan karena belum dibahas oleh pemerintah dan DPR secara bersama.

Pembakaran bendera PDIP (Rakyat Merdeka)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto mengaku heran dengan pihak-pihak yang berkukuh melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan mewacanakan mengganti nomenklaturnya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

“Ini sama saja hanya ganti baju. Ada apa kok ngotot banget,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Dalam hal ini, Bambang mengatakan sesuai pasal 1 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang.



Anggap BPIP Tak Penting, Fadli Zon: Harusnya Dibubarin Saja

Maka, kata Bambang, para anggota Parlemen dan Presiden yang sedang mengemban amanah rakyat melalui Pemilu dan selaku pemegang mandat seharusnya selalu mendengarkan jeritan atau keluhan para pemilik mandat yang meminta agar RUU HIP dibatalkan.

“Seperti RUU HIP yang sedang mendapat perhatian luas di kalangan masyarakat, termasuk MUI meminta agar RUU HIP dibatalkan karena mendegradasi serta menodai kemurnian Pancasila sebagai Dasar Negara hasil kesepakatan para Tokoh Pendiri Bangsa Indonesia,” kata Bambang.

Dalam hal ini, Bambang menuturkan berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku saat ini dinyatakan bahwa pembatalan atau penarikan RUU HIP masih bisa dilakukan karena belum dibahas oleh pemerintah dan DPR secara bersama.

"Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa pada Pasal 70 ayat (1) dinyatakan bahwa RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan presiden," tutur Bambang.

“Berdasarkan pasal tersebut jelas secara prosedur UU HIP dapat dicabut dari daftar RUU di prolegnas. Apalagi saat ini mendapat penolakan dari kalangan masyarakat secara luas sebagai pemilik mandat,” tegasnya.

Dituding Sebarkan Paham Komunis, Hasto Kristiyanto Diadukan ke Polisi
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita