Jitunews.Com
9 April 2020 06:47 WIB

Dinilai Eksploitasi Pekerja, Amnesty Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Tidak Sesuai Hukum Internasional

Direktur Amnesty Internasional mengkritik usulan Jokowi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Usman Hamid (cnn)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengkritik Presiden Joko Widodo terkait rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai dengan aturan hukum Internasional.

"Perubahan ketentuan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak konsisten dengan kewajiban hukum internasional Indonesia karena dapat membuka ruang yang lebih luas untuk eksploitasi pekerja serta memangkas hak-hak pekerja," kata Usman Hamid seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (8/4/2020).

Amnesti menyoroti empat poin dalan RUU tersebut. Pertama terkait ketidakadilan perumusan upah minimum pekerja, kemudian penghapusan batas maksimum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain itu, terkait diperbolehkannya pengusaha mempekerjakan karyawan lebih dari 40 jam per minggu, dan penghapusan beberapa jenis cuti berbayar.



Pembahasan Omnibus Law di Musim Covid-19, Fadli Zon: Sungguh Tak Ada Empati pada Situasi

Amnesty mendesak Jokowi agar memberikan ruang kepada publik untuk ikut serta dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu juga mendesak pasal-pasal bermasalah seperti yang telah disebutkan untuk dihapus.

"Presiden RI harus memastikan bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur hal-hal teknis terkait hak-hak pekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia Internasional," tandasnya.

Sebelum Meninggal Dunia, Glenn Fredly Berikan Pesan Ini ke Jokowi
Halaman:
  • Penulis: Trisna Susilowati

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita