Jitunews.Com
17 Februari 2020 12:48 WIB

Kabar Baik! Pemerintah RI Akan Tutup 8.683 Tambang Ilegal

Tindakan itu dilakukan menuruti arahan dari Presiden Jokowi

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Pemerintah akan segera menutup sejumlah titik pertambangan ilegal di Indonesia. Tindakan itu diambil berdasarkan dari arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan untuk menghentikan operasi tambang tanpa izin.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menutup sebanyak 8.683 titik tambang ilegal.

"Dari berbagai pembicaraan tadi, berbagai kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf di kantor dinasnya, Jakarta, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (17/2).



Jelaskan Tujuan Omnibus Law, Wapres: Supaya Tidak Terjadi Pengangguran

Menurut Ma'ruf, 8.683 titik tambang ilegal yang bersumber dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersebar di sejumlah daerah. Apabila digabungkan, total titik tambang itu mempunyai luas sebesar 146.545 hektar per April 2017.

Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dari TNI dan kepolisian untuk menutup tambang ilegal itu. Namun, hal itu dilakukan setelah perpres terbit nantinya.

"Ini masalah. Karena itu kita akan melakukan percepatan, akan kita terbitkan perpresnya, satgasnya, dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pasca tambang," ujarnya.

Seperti diketahui, Ma'ruf Amin telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri digelar pada hari ini (17/2). Pertemuan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar.

Banyak Pihak yang Tak Percaya Indonesia 'Kebal' Virus Corona, Dahlan Iskan: Reputasi Kita Memang Belum Tinggi
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita