Jitunews.Com
20 Januari 2020 11:15 WIB

Layanan Kesehatan Masih Buruk, Pemerintah Bakal Tunda Kenaikan Iuran BPJS?

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapat respon negatif dari berbagai pihak dan kalangan, tak terkecuali para pejabat daerah.

(detik.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapat respon negatif dari berbagai pihak dan kalangan, tak terkecuali para pejabat daerah. Menanggapi hal tersebut, Menkes Agus Putranto berencana untuk membahasnya lebih lanjut dengan menggelar rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR.

"Senin [Hari ini] ada RDP [Rapat Dengar Pendapat] mengenai itu [Kenaikan iuran BPJS Kesehatan]. Keputusannya ada di sana. Tunggu saja Senin akan diputuskan apa karena itu regulasi," kata Terawan seperti dilansir dari detik.com, Senin (20/1).

Pada rapat tersebut, Terawan akan mendengarkan keluhan perihal naiknya iuran BPJS Kesehatan dan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak BPJS.



Iuran BPJS Kesehatan Naik, Banyak Peserta Putuskan Turun Kelas

"Yang memutuskan rapat kerja itu adalah kita mau mendengarkan. BPJS mau menjawab apa di sana karena itu rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti oleh BPJS. Jadi keputusannya besok Senin apa yang mau dilakukan," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Lukman Said meminta agar Pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum pelayanan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya diperbaiki.

"Pegawainya jangan marah-marah oleh peserta BPJS. Lalu (BPJS Kesehatan) dikasihnya ke rakyat yang miskin, banyak orang miskin yang tidak dapat BPJS itu tidur di luar," ungkap Lukman.

Perpres 75 Tahun 2019 Berlaku, Pemerintah Tanggung Iuran BPJS Masyarakat Tidak Mampu
Halaman:
  • Penulis: Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita