Jitunews.Com
7 Januari 2020 21:45 WIB

Menko PMK: Sinergitas Penanganan Banjir 3 Provinsi Berjalan Baik

Simak berita selengkapnya

Rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga serta kepala daerah yang terdampak banjir di Kantor Kemenko PMK, Selasa (7/1) (Dok. Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pasca banjir yang melanda DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada awal tahun 2020, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga serta kepala daerah yang terdampak banjir di Kantor Kemenko PMK, Selasa (7/1).

Permasalahan banjir yang melanda tiga provinsi tersebut saat ini sudah ditanggulangi bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan, Pemda DKI Jakarta telah berhasil menyusutkan wilayah yang terdampak banjir hingga per hari ini tinggal menyisakan satu wilayah RW yang masih tergenang, yakni di wilayah Kalideres. Anies menyebut, per tanggal 7 Januari pengungsi tinggal menyisakan 697 orang di 7 titik pengungsian.



Hadapi Konflik Natuna, Dukungan Logistik dan Personel TNI Harus Siap

Wilayah yang cukup parah terdampak banjir adalah wilayah Kabupaten Lebak dan Kab. Banten. Banyak infrastrukstur, fasum, fasos dan pemukiman warga rusak diterjang banjir dan tanah longsor.

Wakil Gubernur Banten Andhika Hazrumy menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten telah sigap melakukan evakuasi serta memberikan sejumlah bantuan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, menurut Andhika Pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan lokasi pembangunan hunian baru bagi warga yang kehilangan rumah.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Plt Sekda Jawa Barat menyampaikan, pemerintahnya telah melaksanakan penanggulangan dampak banjir dengan melakukan evakuasi, khususnya di wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor.

Kementerian dan lembaga terkait di bawah koordinasi Kemenko PMK pun turut memberikan bantuan. Bantuan materi diantaranya dilakukan oleh Kemendikbud dan Kemensos.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud akan memberikan tunjangan bagi guru yang terdampak banjir selama 3 bulan agar guru yang terdampak banjir tetep bisa mengajar.

Sementara itu, Kementerian Sosial juga telah memberikan bantuan sebanyak Rp 7,8 M (DKI Jakarta 2,18 M, Jawa Barat 2,52 M, Banten 1,46 M, 510 Juta untuk beras, paket kebersihan dan perlengkapan pendidikan, serta 900 Juta untuk santunan ahli waris).

Bantuan lain diantaranya dilakukan oleh KemenLHK, Kementan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan KemenPUPR. KemenLHK melalui program rehabilitasi hutan dan konservasi tanah dan air; Kementerian Pertanian memberikan benih-benih pertanian, BPPT telah mengirimkan bantuan armada teknologi air bersih, KemenPUPR memberikan bantuan normalisasi Sungai Ciliwung.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi penanganan banjir yang dilakukan seluruh stakeholder terkait tidak saja hanya pemerintah namun juga dukungan dari relawan dan NGO. Menurutnya, penanganan banjir sudah terlaksana dengan baik berkat keseriusan bersama dalam penanganan korban banjir longsor.

"Oleh karena itu, pemerintah pusat berterima kasih atas sinergi, kecepatan, dan kesungguhan dari semua stake holder yang telah menangani sangat baik," kata Muhadjir usai melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri.

Saat ini, pemerintah pusat terus fokus pada tanggap bencana guna memastikan korban bencana banjir bisa selamat dan terpenuhi kebutuhannya.

"Seperti arahan Presiden, kita harus memastikan korban bencana ini selamat. Kemudian juga kebutuhan dasar terpenuhi makan dan tempat tinggalnya sementara itu harus dipenuhi," katanya.

Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, hujan lebat dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan berlangsung dari tanggal 8-10 Januari. Masyarakat diimbau waspada akan potensi banjir yang kemungkinan bisa terjadi kapan saja.

Wilayah yang perlu waspada akan kemungkinan hujan lebat adalah di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dengan intensitas tinggi dan probabilitas mencapai 90 persen.

"Jadi mohon diwaspadai," ucap Dwikorita.

Menanggapi prediksi dari BMKG, Menko PMK menegaskan, kita harus siap untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Pemerintah pusat telah berupaya untuk mencegah hujan agar tak menimbulkan bencana banjir susulan. Upaya tersebut dilakukan oleh BNPB, BPPT dan TNI AU untuk modifikasi cuaca untuk mengurai potensi hujan ekstrim mencegah banjir.

"Jadi sudah dihadang mulai dari laut serta di beberapa titik. Mudah-mudahan upaya ini bisa mengurangi ramalan yang dikatakan BMKG tadi," tutup Muhadjir.

Rapat dihadiri pula oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Nadiem Makarim, Mentan Syahrul Yasin Limpo, MenPPA Bintang Puspayoga, Kepala BMKG Dwikorita, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wagub Banten Andhika Hazrumy

Selain itu, ada juga Wamen BUMN, Wamen Kementerian PUPR; Sekjen Kementerian Kesehatan, Kepala Basarnas,  Wamen Kemendes PDTT, Kepala BMKG, Kementerian Sosial, Kemendagri; KemenESDM; Sestama BNPB, Kepala BPPT,  Sekda Pemda Bogor, perwakilan TNI Polri dan lainnya.

Tak Hanya Pulihkan Sistem Kelistrikan, PLN Serahkan Bantuan untuk Siswa Terdampak Banjir
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita