Jitunews.Com
5 Desember 2019 09:49 WIB

Sering Kontroversi, Muhammadiyah Minta Pemerintah Mendefinisikan Ulang 'Radikalisme'

Simak berita selengkapnya

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. (suaramuhammadiyah.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan pemerintah agar mendefinisikan ulang radikalisme. Pasalnya, menurut dia, pemerintah lebih banyak membuat kontroversi melalui penyataan yang berpotensi menimbulkan pergolakan di Indonesia.

“Kita mendefinisikan ulang apa yang kita sebut terpapar radikalisme, kemudian juga sasarannya, objeknya agar kita tidak saling tuding dan saling bantah yang akhirnya kita menjadi kontraproduktif,” kata Haedar, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis (5/12).

Hal itu menyusul klaim Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait adanya instansi pendidikan anak usia dini (PAUD) mengajarkan radikalisme. Haedar meminta pemerintah tak sebaiknya mengambil kesimpulan umum jika menemukan satu kasus radikalisme diajarkan di lembaga pendidikan. Sebab, kata dia, tudingan itu sama saja merendahkan peran mulia lembaga pendidikan.



BAZNAS Adakan Seleksi Calon Anggota, Begini Syarat dan Ketentuannya

“PAUD dan lembaga-lembaga pendidikan itu sangat mulia tugasnya. Bahkan banyak guru-guru PUD itu kerelawanan sampai ke pelosok. Kami Aisyiah punya 20 ribu lebih PAUD, itu justru punya kekuatan menjadi pilar mencerdaskan bangsa dan mendidik karakter generasi,” ujar Haedar.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan adanya dugaan pengajaran radikalisme di lembaga pendidikan. Ia juga menyampaikan perlunya pengajaran pada anak sejak PAUD hingga tingkat SD untuk melawan radikalisme.

Disebut Mirip Binatang, Ma’ruf Amin: Itu Narasi Kebencian
Halaman:
  • Penulis: Iskandar

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita