Jitunews.Com
9 November 2019 23:12 WIB

BPK Berperan Penting dalam Penyaluran Bantuan Bencana Alam

Simak berita selengkapnya

Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara (Jitunews/Khairul Anwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Profesor Dr. H. Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat penting dalam mengelola akuntabilitas dukungan logistik saat terjadinya bencana alam.

Menurutnya, BPK melakukan pemeriksaan untuk memastikan akuntabilitas bantuan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dialokasikan ke daerah bencana.

“Untuk memastikan akuntabilitas bantuan dari seluruh dunia lengkap dengan laporan pertanggungjawaban, kegiatan dan perhitungan biaya yang digunakan. Maka BPK melakukan pemeriksaan,” ujar Moermahadi saat menjadi pembicara Seminar Aksi Cepat Tanggap siswa terhadap bencana alam digelar di hall @america, Pacific Place, Jakarta, Sabtu (9/11).



Lagi 10 Pemda Pertahankan Opini WTP

Ketua BPK RI periode 31 Maret - 4 Januari 2018 ini mengatakan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengawasi seringkali mengakibatkan ketidaktransparan dan akuntabel dalam penyaluran pengelolaan atas dana tersebut.

“Penyaluran pengelolaan serta penaggungjawaban dana tersebut sering kali tidak transparan dan akuntabel, salah satu penyebabnya adalah bencana merupakan kondisi yang bersifat luar bisa sehingga program yang sudah direncanakan mulai tahap imitigasi hingga rehabilitasi dan konstruksi sering kali tidak berjalan sebagaimana semestinya,” tuturnya.

Padahal, lanjut Moermahadi, kesalahan pengelolaan dan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana bantuan bencana justru akan berisiko tinggi bagi penyalahgunaan dana penyaluran oleh Instansi yang menangani administrasi atau dengan membebankan administrasi insitusi sebagai beban administrasi dana penyaluran.

“Berbagai permasalahan terjadi diantaranya berbagai penyalahgunaan belanja, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pemborosan bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan hingga minimnya pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang sesuai dengan ketentuan,” tuturnya.

Atas dasar itu, Moermahadi menegaskan sumbangan dana yang disalurkan kepada masyarakat korban bencana alam melalui lembaga-lembaga penggalangan dana harus diaudit termasuk dana yang dicairkan oleh pemerintah melalui badan nasional penanggulangan bencana.

“Audit yang dilakukan oleh BPK tersebut masuk dalam kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja termasuk dalam pemeriksaan investigasi,” terangnya.

Menurutnya inti dari audit terhadap dana atas bencana adalah untuk menentukan apakah manajemen keuangan dan pengelolaan telah didukung dengan bukti-bukti yang jelas.

“Dari adanya audit ini pula, masarakat juga akan mengerti kemana dan dari mana dana atas sumbangan bencana disalurkan dan juga sumbernya,” kata Moermahadi.

“Dengan adanya audit terhadap dana atas sumbangan bencana diharapkan penyelewengan terhadap dana tersebut tidak akan terjadi,” pungkasnya.

Ini Alasan KKP dan Bakamla Mendapat Penilaian Kurang Baik dari BPK!
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Aurora Denata

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita