Jitunews.Com
7 November 2019 20:21 WIB

DPR Bahas Isu Radikalisme Celana Cingkrang dengan Menteri Agama, Fachrul Razi: Tidak Perlu Dipanjangkan

simak penjelasannya

Menteri Agama Fachrul Razi (Dok. Kemenag)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Radikalisme manjadi salah satu topik yang disorot anggota Komisi VIII DPR saat menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama Fachrul Razi. Menteri Agama tersebut diminta untuk tidak terlalu masuk pada wilayah keyakinan yang bersifat privat.

Menanggapi hal itu, Fachrul Razi mengatakan bahwa sejak awal dirinya memang tidak bermaksud masuk pada wilayah keyakinan yang bersifat pribadi, berupa pengamalan ajaran agama.

Menurutnya, radikalisme yang disampaikan itu dalam konteks politik demi menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.



Tidak Banyak yang Tahu, Dulu ikut Berperan dalam Pemberhentian Prabowo Sekarang Jadi Menteri Periode 2019-2024

“Saya sejak awal memang tidak ingin masuk pada wilayah keyakinan dan pengamalan keagamaan seseorang. Itu bagian dari hak asasi. Konteks radikalisme yang saya sampaikan, lebih pada menggugah perhatian kita semua untuk bersama menjaga keamanan dan keutuhan NKRI,” ujarnya usai Raker dengan DPR RI, Jakarta, Kamis (07/11).

Karena konteksnya politik, tentu faktornya banyak. Selain agama, radikalisme juga bisa terkait dengan liberalisme, ekonomi, dan faktor lainnya. Jadi tidak semata faktor agama.

“Hanya karena Menteri Agama, bicaranya pada wilayah keagamaan. Untuk membedakan, mungkin ke depan kita akan gunakan istilah penguatan moderasi beragama,” tuturnya.

Disinggung soal cadar dan celana cingkrang, Fachrul Razi mengatakan bahwa hal itu ditujukan untuk para Aparatur Sipil Negara. Dia mengatakan konteksnya adalah rencana menerbitkan aturan terkait seragam ASN.

“Saya kira, kalau aturan kepegawaian, sudah semestinya dipatuhi oleh seluruh aparatur, termasuk soal seragam. Nah, ini yang diwacanakan akan diterbitkan,” kata dia.

Menteri Agama Fachrul Razi berharap diskursus radikalisme ini tidak memanjang. Menurutnya Kementerian Agama akan melangkah ke depan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

“Perbaikan itu antara lain peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama, serta kualitas layanan haji dan sertifikasi halal,” pungkasnya.

Tak Ada Kajian yang Matang, PSI Anggap Pemprov DKI 'Halu' Selenggarakan Formula E
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita