Jitunews.Com
6 November 2019 19:47 WIB

Kecam Pemerintah Naikkan Iuran BPJS, Lokataru Foundation: Bertolak Belakang dengan UUD 1945

berikut penjelasannya

(istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Lokataru Foundation mengecam keras langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sekaligus memberlakukan sanksi tidak dapat mengakses pelayanan publik bagi yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Peneliti Lokataru Foundation, Alfian menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

“Menurutnya kesehatan sebagai HAM harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.



Iuran BPJS Naik, Fadli Zon Sebut Tarif Listrik Juga Akan Meningkat

“Hal ini tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara atau penduduk,” kata Alfian di Jakarta,

Alfian menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan negara bertanggung jawab memastikan terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.

“Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 25 (Hak Kesehatan dan Hak Kesejahteraan, Jaminan Kesehatan, Cacat, Janda, Menganggur/PHK, Hari Tua) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 9 (Hak atas Jaminan Sosial) Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi menjadi UU No 11 Tahun 2005, serta Pasal 41 (Hak atas Jaminan Sosial) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” jelasnya.

Namun, lanjut Alfian, hal itu berbeda dari pelaksanaannya. Dimana pengaturan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih menekankan JKN sebagai kewajiban ketimbang sebuah hak.

Menurutnya terdapat penyelewengan mandat konstitusi pada UU JKN. Dan lebih buruk lagi penyelewengan diikuti dengan tata kelola lembaga bisnis sosial BPJS berupa ketiadaan transparansi dana yang dikuasai BPJS, permintaan informasi publik atas dana yang dikelola selalu tidak diberikan, pengurangan fasilitas kesehatan dengan biaya yang sama, ketidak tersediaan akses kesehatan di sejumlah daerah, bonus berlebih pada pejabat BPJS sementara masyarakat dikurangi aksesnya.

“Situasi ini diperburuk lagi dengan menjadikan BPJS sebagai syarat hak warga lainnya seperti pemberian KTP, Passport dan lain-lain,” tegasnya.

Alfian juga menyoroti rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi mereka yang gagal membayar iuran.

Dia menilai hal ini telah jauh melenceng dari semangat pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara/penduduk.

“Dengan adanya sanksi ini, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial dibebankan sepenuhnya kepada warga negara/penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak,” kata Alfin.

“Sementara negara dengan ini telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga. Kebijakan Pemerintah dan praktik yang tidak transparan ini jelas merupakan teror kesehatan bagi masyarakat. Negara justru menjadi beban. Orang sakit, akan semakin sakit, termasuk sakit hati ke Pemerintah,” pungkasnya.

Iuran BPJS Naik, Peneliti Lokataru Foundation: Batalkan!
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita