Jitunews.Com
6 November 2019 19:36 WIB

Iuran BPJS Naik, Peneliti Lokataru Foundation: Batalkan!

berikut penjelasannya

(media indonesia)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Peneliti Lokataru Foundation, Alfian mengatakan pihaknya meminta kepada pemerintah untuk membatalkan wacana pemberlakuan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan.

“Rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi mereka yang gagal membayar iuran telah jauh melenceng dari semangat pemenuhan hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga negara/penduduk,” kata Alfian di Jakarta, Rabu (6/11).

Alfian menilai dengan adanya sanksi ini, pemerintah telah dalam menjalankan kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) adan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan dan jaminan sosial bagi warga.



Iuran BPJS Naik, Anggota DPR RI: Pelayanan BPJS Masih Amburadul

“Kebijakan Pemerintah dan praktik yang tidak transparan ini jelas merupakan teror kesehatan bagi masyarakat. Negara justru menjadi beban. Orang sakit, akan semakin sakit, termasuk sakit hati ke Pemerintah,” tuturnya.

Selain itu, Alfian mengatakan Lokataru juga mendesak Pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum adanya evaluasi yang serius terkait pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan selama ini.

“Kami juga mengecam keras langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sekaligus memberlakukan sanksi tidak dapat mengakses pelayanan publik bagi yang menunggak iuran BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Iuran BPJS Naik, Fadli Zon Sebut Tarif Listrik Juga Akan Meningkat
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita