Jitunews.Com
14 Oktober 2019 19:00 WIB

MPR Gelar Rapat Gabungan, Bamsoet: "MPR RI Hanya ada Satu Fraksi, yakni Fraksi Merah Putih"

simak penjelasannya

()

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar rapat gabungan dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan MPR RI telah menyelesaikan penetapan komposisi pimpinan di Alat Kelengkapan MPR RI, serta penetapan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagai unsur pendukung MPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Penetapan pembagian tugas Pimpinan MPR RI, Alat Kelengkapan MPR RI, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan secara musyawarah mufakat merupakan terobosan baru dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif perwakilan rakyat. Ini semakin membuktikan dan menguatkan argumen bahwa sesungguhnya di MPR RI hanya ada satu Fraksi, yakni Fraksi Merah Putih," ujar Bamsoet.



Terkait Isu Calon Menteri, Sandiaga Uno: " Saya akan Berada di Luar Pemerintah"

Bamsoet menjelaskan, Komisi Kajian Ketatanegaraan berisi 45 orang pakar dari berbagai bidang, seperti ahli hukum tata negara, sosial budaya, ekonomi, hingga hubungan internasional. Bertugas memberikan masukan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan dari berbagai sudut pandang keilmuan kepada MPR RI.

"Tugas lainnya yakni mengkaji dan merumuskan pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang sosialisasi 4 Pilar MPR RI; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunghal Ika. Serta merumuskan pokok pikiran tentang pelaksanaan Ketetapan MPR RI No.I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 hingga 2002," tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, nama-nama yang akan mengisi jabatan pimpinan maupun anggota di Alat Kelengkapan MPR RI, mulai dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran, maupun Komisi Kajian Ketatanegaraan akan diusulkan masing-masing fraksi dan kelompok DPD kepada Sekretariat Jenderal MPR RI. Mekanismenya penunjukan diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing fraksi dan kelompok DPD.

Alat Kelengkapan MPR RI terdiri dari Badan Sosialisasi yang diketuai F-Gerindra, dengan Wakil Ketua dari F-Nasdem, F-PPP, F-PAN, dan Ketua Kelompok DPD. Badan Pengkajian diketuai F-PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua dari F-Golkar, F-Demokrat, F-PKS, dan Kelompok DPD. Badan Penganggaran diketuai F-Golkar, dengan Wakil Ketua dari F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB dan Kelompok DPD.

"Sedangkan untuk Komisi Kajian Ketatanegaraan, Rapat Gabungan menyerahkan proses mekanisme pemilihan pimpinannya kepada Pimpinan MPR RI," pungkasnya.

Bamsoet Imbau Mahasiswa untuk Tidak Demo Saat Pelantikan Jokowi
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Tino Aditia

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita