Jitunews.Com
24 September 2019 18:30 WIB

Dituding Pembahasan RKUHP Terburu-buru, Panja Bantah, "Kita Buka Partisipasi Rakyat dan Profesi"

Simak berita selengkapnya

Mulfachri Harahap. (fraksipan.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Panitia Kerja Rancangan (Panja) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Mulfachri Harahap menampik bahwa pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dilakukan dengan terburu-buru.

“Saya sampaikan RKUHP sudah dibahas hampir 4 tahun kalau RKUHP dibahas terburu- buru dan tergesa - gesa sama sekali tidak benar,” ujar Mulfachri di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9).

Baca Juga: Pengesahan RKUHP Ditunda, Bamsoet: Akan Jadi Momentum Terlepasnya Indonesia.....



Demokrat Sebut Terlalu Prematur Jika Aksi Demo Mahasiswa untuk Lengserkan Jokowi

Demonstrasi Dimana-mana, PDIP ke Mahasiswa, "Waspada Potensi Diperalat"

Menurutnya RKUHP itu telah dibahas selama empat tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2015 saat naskah akademisnya dari presiden sampai di DPR.

“Lima Juni 2015. Surat presiden sampai ke DPR, naskah akademis sampai ke DPR dan kita tindalanjuti ke panja. Dan 28 Oktober seluruh fraksi menyampaikan dim jumlahnya 3000 dim,” kata dia

“Kita membuka ruang bagi paritisipasi masyarakat dan profesi. Kita dengar apa yang mereka ingin dan kemudian kita invtalisir satu-satu,” imbuhnya.

Peringatkan Jokowi, Yunarto Wijaya: Jilatan Pendukung Lebih Bahaya dari Serangan Lawan Pakde

Dia mengatakan dengan RKUHP ini Indonesia menjadi bangsa yang majemuk.

“Kita ingin memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk mengahdirkan RKUHP yang bisa dierima oleh semua bangsa. Tidak mudah buat KUHP pada bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Jadi Saya kira kalau pun kemudian ada satu dua pasal yang dianggapan menimbulkan potensi pada tatanan implementasi ya kita lihat yang mana,” pungkasnya.

Mahasiswa: "Tuntutan Kami untuk Batalkan UU KPK dan RKUHP, Bukan Lengserkan Jokowi"
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Nugroho Meidinata

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita