Jitunews.Com
24 September 2019 17:09 WIB

Pengesahan RKUHP Ditunda, Bamsoet: Akan Jadi Momentum Terlepasnya Indonesia.....

Simak berita selengkapnya

Bambang Soesatyo. (twitter @DPR_RI)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memahami keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta empat RUU untuk ditunda pengesahannya.

Menurutnya, DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat untuk menunda RUU KUHP dan RUU Lembaga Permasyarakatan untuk memberikan waktu baik kepada DPR maupun pemerintah untuk mengkaji dan mensosialisasikan kembali secara masif isi dari kedua RUU tersebut agar masyarakat lebih bisa memahaminya.

Baca Juga: Aksi Robohkan Pagar DPR, Yasonna ke Mahasiswa: Ajukan ke MK Bukan ke Mahkamah Jalanan



Demokrat Sebut Terlalu Prematur Jika Aksi Demo Mahasiswa untuk Lengserkan Jokowi

“Sedangkan dua RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam pembahasan ditingkat I dan belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (24/9).

Bamsoet mengatakan terkait dengan pengesahan RUU KUHP yang ditunda. Sebagaimana disampaikan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi III DPRI, di Istana Negara telah disepakati untuk ditunda sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ada di DPR. Mengingat Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa

“Setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Tanpa persetujuan kedua belah pihak, maka setiap RUU tidak bisa disahkan menjadi UU,” jelas Bamsoet.

Wiranto Khawatir Aksi Mahasiswa Ditunggangi, Pengamat: Dari Dulu Kok Narasiya Begini

"Karena ditunda, maka DPR RI bersama pemerintah akan mengkaji kembali pasal per pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, khususnya yang menjadi sorotan publik. Sambil juga kita akan gencarkan kembali sosialisasi tentang RUU KUHP. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang utuh, tak salah tafsir apalagi salah paham menuduh DPR RI dan pemerintah ingin mengebiri hak-hak rakyat," tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan pada dasarnya penyusunan RUU KUHP sudah melibatkan berbagai profesor hukum dari berbagai universitas, praktisi hukum, maupun lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan.

Sehingga keberadaan pasal per pasalnya yang dirumuskan bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Jokowi Gak Hadir di Sidang Umum PBB, PDIP: Sikon dalam Negeri Bahaya Jika Ditinggalkan

"Pembahasan RUU KUHP yang dimulai sejak tahun 1963 sudah melewati masa 7 kepemimpinan Presiden dengan 19 Menteri Hukum dan HAM. Kita sebenarnya sudah berada diujung. Jika saat ini terjadi berbagai dinamika di masyarakat, sepertinya ini lebih karena sosialisasi yang belum massif,” jelasnya.

“Walaupun pada kenyataannya selama ini DPR RI melalui Komisi III telah membuka pintu selebarnya dalam menampung aspirasi. Para anggota DPR RI juga membawa aspirasi dari konstituennya. Memang tidak semua aspirasi bisa diterima, karena itu kita libatkan berbagai profesor hukum dengan berbagai kepakaran untuk meramu formulasi terbaik," tutur Bamsoet.

Walaupun RUU KUHP ini ditunda oleh DPR dan Pemerintah, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap RUU KUHP ini tetap menjadi catatan sejarah dalam perjalanan bangsa ini.

Istana Duga Ada yang Mau Jegal Pelantikan, Netizen: Gak Jadi Pelantikan, Masih Ada Hari Esok

"RUU KUHP sebenarnya akan menjadi momentum terlepasnya Indonesia dan penjajahan hukum peninggalan kolonial selama kurang lebih 101 tahun. Bukan hanya berdikari, namun sebagai sebuah bangsa kita punya martabat karena bisa melahirkan RUU KUHP yang terdiri dari 626 pasal yang merupakan hasil karya anak bangsa," pungkasnya.

Mahasiswa: "Tuntutan Kami untuk Batalkan UU KPK dan RKUHP, Bukan Lengserkan Jokowi"
Halaman:
  • Penulis: Khairul Anwar,  Nugroho Meidinata

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita