Jitunews.Com
14 September 2019 20:07 WIB

Djarot: UU KPK Bukan Kitab Suci, Bisa Diamendemen

Apabila UUD 1945 saja bisa diamendemen, sangat aneh bila UU KPK tak boleh diamendemen atau direvisi.

Djarot Saiful Hidayat (Instagram)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyatakan revisi Undang-Undnag Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah bagian dari strategi untuk melaksanakan komitmen membangun pemerintahan bersih yang antikorupsi.

Apabila UUD 1945 saja bisa diamendemen, sangat aneh bila UU KPK tak boleh diamendemen atau direvisi.

Baca juga: Anies Tetap Lanjutkan Pemotongan Kabel Optik Meski Diprotes



Fahri Hamzah Nilai Mandat Pimpinan KPK Sebagai Pengunduran Diri

Yang pasti, kata Djarot, KPK itu didirikan saat Indonesia dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDIP. KPK dibentuk sebagai lembaga ad hoc dan undang-undangnya sudah berumur 17 tahun.

"Mau direvisi, KPK-nya diperkuat, kok malah ada pro kontra? Kan lucu ya. Padahal komitmen kita ya tetap, harus membangun pemerintahan bersih yang anti korupsi," kata Djarot di sela rakerda DPD PDI Perjuangan di Sintang, Kalimantan Barat, Minggu (14/9/2019).

Dipastikan Djarot, revisi yang ada dilakukan secara terbatas. Sangat mengherankan sekali bila ada kelompok yang memaksa agar UU itu tak boleh disentuh oleh siapa pun juga.

"Kalau saya pribadi sih, jangan sampai KPK itu semacam negara baru di dalam negara, tak bisa disentuh. Padahal dia adalah institusi dibentuk negara, anggarannya juga dari pemerintah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"UU KPK itu kan bukan kitab suci. UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi kita saja bisa diamendemen. Ini UU KPK sudah 17 tahun, kok ya tak boleh," ujar Djarot seperti dilansir dari Beritasatu.

Serahkan Tanggung Jawab ke Presiden, Ngabalin Sebut Ketua KPK Kekanak-kanakan
Halaman:
  • Penulis: Kesdik Bayu

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita