Jitunews.Com
13 September 2019 18:45 WIB

Ini Langkah Pemerintah untuk Tangani Dampak Kerusuhan Sosial di Papua dan Papua Barat

Simak ulasan selengkapnya

Menko PMK Puan Maharani (Doc Jitunews)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pemerintah telah dan akan melanjutkan langkah-langkah penanganan dampak kerusuhan sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Penanganan Pasca Kerusuhan Sosial di Papua dan Papua Barat yang berlangsung Jumat pagi di Kemenko PMK, Jakarta, Menko PMK Puan Maharani mengungkapkan hal tersebut.

Menurutnya, akibat unjuk rasa di Papua dan Papua Barat yang didorong tindakan rasisme berujung pada aksi anarkis dengan aksi pembakaran dan pengrusakan perkantoran dan fasilitas umum.



Arief Budiman: Pilkada Serentak di Papua Tetap Digelar 2020

Aksi anarkis tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat di beberapa kota terdampak, termasuk terhambatnya pelayanan umum dan aktivitas belajar mengajar.

Termasuk jatuhnya korban jiwa di pihak aparat keamanan maupun di pihak masyarakat.

"Pemerintah telah melakukan upaya-upaya pemulihan kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk hidup normal kembali seperti semula," ujar Menko Puan.

RTM Penanganan Pasca Kerusuhan Sosial di Papua dan Papua Barat diperlukan agar upaya pemulihan dapat dilakukan secara optimal dan terkoordinasi. Dengan begitu, capaian pemulihan dapat dilaksanakan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 36 Ayat (2), Upaya Pemulihan Pascakonflik meliputi ; rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekontruksi.

Minta Pasukan TNI dan Polri Ditarik, Mervin: Papua Sudah Aman

Halaman:
  • Penulis: Raka Kisdiyatma

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita