Jitunews.Com
23 Mei 2018 11:32 WIB

Pembatasan Asing Dalam Perikanan Tangkap Akan Tingkatkan Produktifitas

KKP akan mengatur pembatasan pihak asing dalam sektor perikanan tangkap di Indonesia.

Gedung Kementerian Perikanan dan Kelautan. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Demi meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan nelayan lokal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan pembatasan izin pemodal asing terkait perikanan tangkap dipertegas dalam Revisi Undang-Undang Nomor 45 Perikanan.

Hal ini terkait fakta bahwa pembatasan asing baru tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Baca juga: Simak! Satu Cara 'Ajaib' Tetap Fresh Saat Puasa



Fadli Yakin Orang Indonesia Bukan Teroris, Tapi....

Sebagai bukti, sejak adanya pembatasan izin pemodal asing dalam perikanan tangkap, pasokan ikan meningkat 12,51 juta ton.

“Semua yang peraturannya masih dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden akan kami angkat ke permukaan dan diusulkan menjadi UU,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjajadi Jakarta, Senin (21/5) malam dikutip dari katadata.co.id.

Sesuai dengan UUD 1945, Sjarief yakin hasil perikanan tangkap harus menjadi milik nelayan lokal. Selain itu, investasi seharusnya tidak melibatkan asing namun melibatkan investor sepenuhnya dari dalam negeri. Dengan begitu produktifitas dan kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Refleksi 20 Tahun Reformasi, Apa yang Dilakukan 4 Tokoh Muda Berikut 2 Dekade Silam?
Halaman:
  • Penulis: De Sukmono

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita