17 Mei 2018 20:16 WIB

Putusan Sela Masih Berlaku, Hanura Kubu OSO Masih Ilegal

Putusan sela PTUN atas penundaan SK Menkumham mengenai keabsahan kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta Odang tetap berlaku

Ilustrasi Partai Hanura (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPP Hanura, Didi Apriadi menegaskan bahwa putusan sela PTUN atas penundaan SK Menkumham mengenai keabsahan kepengurusan Hanura kubu Oesman Sapta Odang tetap berlaku dan keberlakuannya putusan sela itu bersifat tetap sampai ada keputusan lainnya.

“Jadi SK No. M.HH-01.AH.11.01, tetap ditunda pelaksanaannya. Pendaftaran caleg ke KPU tetap menggunakan Pasal 184 UU Pemilu yakni yang SK-nya tercatat terakhir di Kemenkumham yang tidak berstatus sengketa. Artinya kepengurusan Oso-Harry Lotung tetap tidak sah dan tidak dapat mendaftarkan caleg ke KPU," ujar Ketua DPP Hanura, Didi Apriadi di ruang persidangan, Jakarta, Kamis (17/5).

Seperti diketahui, proses gugatan terhadap SK No M.HH.-01.HA.11.1 th 2018 dari Hanura Daryatmo-Sudding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terus berlanjut hari ini, Kamis (17/5) dengan agenda mendengarkan saksi tergugat intervensi II.


Pembentangan Kaos #2019GantiPresiden Dinilai langgar Tatib, 'Asyik' Somasi KPU-Bawaslu

Dalam persidangan itu, pada sidang pertama, yaitu sidang permohonan fiktif positif, majelis hakim memutuskan permohonan keputusan fiktif positif kubu Suding tidak diterima karena belum memenuhi prosedur pengajuan perkara. Majelis beralasan, permohonan fiktif positif itu sedang digugat dalam perkara gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT, yang proses persidangannya masih berlangsung.

Perindo Copot Dirwan Mahmud, Tapi Jika Terbukti Tak Bersalah Maka..

Halaman:
  • Penulis: Vicky Anggriawan, Aurora Denata

Penulis Suara Kita