15 Mei 2018 16:22 WIB

Mengejutkan! Bukan Jokowi, Bukan DPR, Malah Pihak Ini yang Hambat RUU Terorisme

Anggota Panja revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkap pihak penghambat penyelesaian RUU Terorisme.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. (dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kasus kerusuhan di Mako Brimob yang diduga didalangi ISIS dan peledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo baru-baru ini membuat keresahan berbagai lapisan masyarakat.

Kini beberapa pihak makin gencar menyoroti lamanya perampungan revisi UU Terorisme yang sedang berproses di DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pihak yang mempertanyakan kabar revisi itu.

Baca Juga: Begini Curhatan Sang Anak Bomber Kepada Kapolri


Jokowi Ancam Begini Kalau UU Terorisme Tak Kunjung Sah

Menanggapi hal itu, Anggota Panja revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkap salah satu hambatan dalam penyelesaian RUU Terorisme.

Baca Juga: Puji Tindakan Sudrajat-Syaikhu di Debat, Sandiaga: Masyarakat Jabar dan Nasional Satu Suara

Arsul menyebut Polrilah yag membuat revisi ini tak kunjung ketok palu. Ia menyebut bahwa Polri keberatan dengan tambahan frasa dalam definisi terorisme yang dicantumkan di RUU.

Baca juga: Mengintip Kedahsyatan Koopssusgab TNI Andalan Presiden Jokowi

"Pembahasan UU terorisme hanya menyisakan satu pokok bahasan yang belum diambil keputusannya, yaitu tentang rumusan definisi. Nah kemudian dalam rumusan yang diajukan Pemerintah ditambahi dengan frase motif politik, motif ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara," kata Arsul, Selasa (15/5).

Tengok! 5 Balasan Menohok Fadli Zon Saat Disalahkan Soal UU Terorisme, Fadli: Logikanya di Mana?

Halaman:
  • Penulis: Dela Fahriana

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita