Jitunews.Com
13 Maret 2018 21:30 WIB

Minta KPK Tak Berpolitik, Fahri Bahas Nama yang Dirusak dan Gagal Masuk Kabinet Kerja

Sejak KPK merasa menjadi alat ukur moral pejabat, mereka mengatur opini bahwa KPK berhak mengatur alur politik bangsa

Fahri Hamzah. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COMWakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menuliskan surat kepada KPK. Surat tersebut dituliskan Fahri di akun media sosial dan juga website-nya. Surat tersebut bermaksud mengingatkan peran KPK saat Pilpres lalu serta Pilkada 2018 ini dengan mengumumkan nama calon kepala daerah yang tersangkut korupsi. Fahri membahas mengenai kode warna yang diberikan KPK kepada beberapa nama saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla melakukan seleksi nama anggota kabinet.

"Di awal pemerintahan Pak @jokowi dan @Pak_JK itu KPK melakukan seleksi nama anggota kabinet. Daftar panjang yang dibawakan kepada mereka diberi tanda: MERAH, KUNING, HIJAU. Tanda2 ini dikaitkan dengan jarak seorang jadi tersangka," dikutip dari website Fahri Hamzah, pada Selasa (13/3).

Arti coretan yang diberikan KPK mempunyai artinya masing-masing. Merah artinya sebentar lagi jadi tersangka, kuning artinya berpotensi jadi tersangka (katanya dalam 6 bulan), dan hijau artinya bebas kasus di KPK.



Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Cakada, Mahfud MD: Itu Pasti Hoax

Fahri mengatakan nama-nama orang dalam coretan tersebut menyebar dan membuat satu keluarga malu juga merasa terhina karena namanya tercemar. Namun, pada akhirnya nama-nama tersebut tidak muncul menjadi tersangka.

"Ternyata, nama-nama cemar itu tak muncul jadi tersangka. Sebagian mereka telah menjadi korban kerusakan nama, sebagian telah beralih ke jabatan lainnya," ujarnya.

"Tapi @KPK_RI tanpa rasa bersalah tak mau membuat koreksi atas nasib orang yang hancur namanya; gagal jadi menteri dan rusak nama," lanjutnya.

Fahri juga mengingatkan bahwa KPK meminta DPR dan Jokowi untuk membatalkan calon kapolri Budi Gunawan (BG). Padahal nama tersebut sudah masuk komisi 3 lalu disahkan paripurna.

Budi Gunawan yang menjadi tersangka akhirnya melakukan praperadilan dan menang dalam sidang tersebut.

"Apa tanggungjawab KPK setelah BG digagalkan jadi Kapolri? Mereka diam saja. Lalu BG menjadi kepala BIN. Banyak LSM yg terlibat kampanye negatif ini," ujarnya.

"Ada yg bilang konflik dengan BG adalah perpanjangan konflik dalam Pilpres 2014 saat @KPK_RI ingin ajukan wakil dari salah seorang pimpinan KPK. Tapi ibu Mega memilih pendamping @jokowi adalah @Pak_JK dan ada kemarahan luar biasa. Muncullah konflik memakai lembaga," uajrnya.

Fahri mengatakan, sejak KPK merasa menjadi alat ukur moral pejabat, mereka lalu mengembangkan metode untuk mengatur opini bahwa lembaga antirasuah tersebut berhak mengatur alur politik bangsa.

"Setelah Pilpres, sekarang melalui Pilkada. KPK akan umumkan tersangka. Kata agus Rahardjo ketua @KPK_RI ada 90 persen dari calon akan jadi tersangka. Entah dari 171 daerah itu akan diberi coretan stabilo MERAH, KUNING, HIJAU, yang mana kah?" kata Fahri.

Fahri mengingatkan KPK untuk tidak bermain api. Ia meminta KPK tidak korbankan pesta demokrasi dan tidak merusak yang sudah ada.

"Pilkada adalah peristiwa demokrasi rakyat. KPK jangan berpolitik dan jangan ikut-ikutan main politik. Jika KPK tidak menahan diri dan terlibat dalam politik ini silahkan. Kalau ada apa2 tanggung sendiri," katanya.

"Saya masih mengerti akibat permainan KPK selama ini; dendam, rasa tak pasti dan mengorbankan ekonomi. Lalu kerja KPK untuk siapa, dan untuk apa keributan ini?" lanjutnya.

Fahri juga menanggapi soal imbauan Menkopolhukam Wiranto, ia menyebut Wiranto hanya mengingatkan akibat dari kekacauan yang terjadi.

"Himbauan Menkopolkam pak Wiranto sebetulnya sekedar mengingatkan akibat dari kekacauan ini. Peserta Pilkada lalu akan saling mencurigai bahwa ada yang bermain hakim sendiri," tutup Fahri.

Soal Imbauan Wiranto, Gerindra: Tak Boleh Menghentikan Proses Hukum KPK
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita