14 Februari 2018 14:31 WIB

DPR Sarankan Holding Migas Sebaiknya Tunggu Revisi UU

Kurtubi juga menilai, langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. (dok. dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Terkait rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), Anggota Komisi VII Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi, menyarankan, sebaiknya menunggu revisi UU Migas No 22 tahun 2001 rampung.

“Akan jauh lebih baik apabila pembentukan holding menunggu selesainya Revisi UU Migas No.22/2001,” kata Kurtubi saat dikonfirmasi, Rabu (14/2).

Pasalnya, sambung dia, saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, dan sudah dituangkan dalam draf revisi Undang-Undang Minyak dan Migas (Migas) Nomor 22 tahun 2001 serta diserahkan pada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan.


Pengamat Sebut Ada kerancuan Hukum dalam Holding BUMN Pertambangan

BUK, kata dia, nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PT PGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas.

Kurtubi melanjutkan, holding migas tidak dipaksakan dalam waktu dekat ini mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

"Ya harus tunggu Revisi UU Migas yang saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya," tandas dia, seperti diwartakan Antaranews.

Kemduian, Kurtubi juga menilai, langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah ini sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab, nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih.

Sebagaimana diketahui, pembentukan holding migas ini bertujuan untuk mencegah dualisme pengelolaan hilir gas bumi domestik, nantinya jika sudah dilebur, maka aktivitas bisnis industri migas dinilai akan lebih efisien.

IESR: Desain Bisnis Holding BUMN Migas Masih Belum Jelas
Halaman:
  • Penulis: Riana

Penulis Suara Kita