Jitunews.Com
14 Februari 2018 05:30 WIB

Soal UU MD3, KPK: Pemanggilan Anggota DPR Tidak Perlu Izin Presiden

Anggota Dewan harusnya memberikan contoh yang baik jika berhadapan dengan hukum, mereka harus memenuhi panggilan

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COMKPK menanggapi Pasal 245 UU MD3 yang menghidupkan hak imunitas anggota DPR. KPK mengatakan, pemanggilan anggota Dewan tak memerlukan izin presiden atau rekomendasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

"Kalau benar UU itu mengecualikan tindak pidana khusus, KPK tentu tidak akan memerlukan izin presiden ataupun rekomendasi MKD kalau memproses anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana korupsi," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, pada hari Selasa (13/2).

Soal mengundang anggota DPR terkait kasus yang ditangani di tingkat penyelidikan, Febri mengatakan, KPK tetap bisa mengundangnya karena sifatnya bukan paksaan seperti dalam proses penyidikan.



MD3 Belum Diundangkan, Fadli Zon: Tergantung Jawaban Pemerintah

"Pemanggilan baru dikenal di proses penyidikan. Kita pakai UU KUHAP saja yang berlaku secara umum, dan yang berlaku secara khusus adalah UU KPK dan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)," terangnya.

Febri menyebut, anggota Dewan harusnya memberikan contoh yang baik jika berhadapan dengan hukum, mereka harus memenuhi panggilan.

"Kita hormati institusi DPR. Ketika ada anggota DPR yang dipanggil untuk penegakan hukum, terutama untuk tindak pidana korupsi ya, karena kita kan bicara tentang komitmen kebangsaan kita, prioritas untuk pemberantasan korupsi, tentu akan lebih baik memberikan contoh kepada publik terkait kepatuhan hukum tersebut. Kecuali memang ada alasan-alasan yang sah menurut hukum," jelas Febri.

KPK Sebut Beberapa Poin Rekomendasi Pansus Sudah Dilaksanakan
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita