Jitunews.Com
13 Februari 2018 14:15 WIB

UU MD3 Disahkan, Mendagri: Intinya Kritik Pedas Boleh, Dihina Tidak Mau

Kemendagri menerima keputusan DPR dan pemerintah mengenai pengesahan UU MD3

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Setkab.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COMPengesahan revisi Undang-Undang (UU) MD3 mendapat kritikan, lantaran pasal yang dimuat membuat anggota DPR memiliki tiga kuasa tambahan yaitu pemanggilan paksa seseorang dalam rapat DPR, hak imunitas, dan dapat mengkriminalisasi pengkritik anggota DPR.

Terkait pasal 122 huruf k yang menyatakan DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum kepada seseorang, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR sebagai lembaga dan anggota Dewan.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyebut aturan tersebut dibuat untuk mencegah adanya penghinaan terhadap DPR.



PPP: Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Sama Halnya dengan Membunuh Demokrasi

"Saya kira enggak. Itu dipisahkan. Sebagai manusia, kalau saya dikritik, silakan. Saya harus terima kritik sepedas apapun. Tapi kalau sudah dihina, ya saya kira siapa pun kan enggak mau dihina. Itu intinya," ungkap Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa (13/2).

Ia mengatakan, Kemendagri menerima keputusan DPR dan pemerintah mengenai pengesahan UU MD3. Tjahjo mengaku tidak akan ikut campur, karena pemerintah sudah diwakili oleh Kemenkumham, Yasonna Laoly.

"Saya tidak ikut campur karena pemerintah sudah diwakili Kemenkumham dan tentunya Pak Menteri sudah menyerap aspirasi teman-teman di Fraksi," ujarnya.

Tjahjo menyebut, sah-sah saja jika ada fraksi yang tidak setuju dengan UU MD3 yang sudah disahkan.

"Saya kira apa yang diputuskan DPR dan pemerintah ya saya selaku Mendagri setuju saja. Ada fraksi dan partai yang enggak ikut ya sah-sah saja," kata Tjahjo.

Kata Fahri Hamzah Soal UU MD3
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita