Jitunews.Com
13 Februari 2018 08:45 WIB
Dibaca 3752 x

Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan, dan DPR yang Tak Boleh Dikritik

Dua hal itu, dapat dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa.

DPR tengah merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di tengah proses pembahasan itu, sejumlah kontroversi mulai mengemuka. Dua di antaranya berkaitan dengan hal yang mengatur tentang penghinaan presiden dan perbuatan zina.

Dari keduanya, pasal penghinaan presiden adalah yang paling disoroti publik. Bahkan di dalam tubuh DPR sendiri, pasal itu kian mengundang polemik. Itu juga lah alasan mengapa hingga saat ini, pembahasan Rancangan KUHP itu molor tak kunjung selesai.

Ketentuan tentang penghinaan presiden ada pada Pasal 238 Rancangan KUHP. Pasal 238 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori I.



Serda Jadi Nurcahyadi, Atlit Aeromodeling TNI AU Meriahkan F3R Internasional dan Liga Pylon Race

Sedangkan, pasal 238 ayat (2) berbunyi, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Di tengah kontroversi yang mengemuka, DPR sendiri juga sebenarnya tengah disoroti publik. Pasalnya, dalam Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), muncul pasal terkait hak imunitas anggota DPR dan hak panggil paksa.

Hak imunitas anggota DPR tercantum di Pasal 245. Pasal itu mengatur, anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum. Penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden.

Dua hal - pasal penghinaan presiden di Rancangan KUHP dan pasal imunitas DPR di UU MD3 - tentu berkaitan satu sama lain. Dua hal itu, dapat dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Demokrasi meniscayakan kebebasan publik berpendapat dan berekpresi.

Ditulis oleh: Patrick Langga

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Revisi UU MD3 Disahkan, Nasdem Walk Out dari Sidang Pariurna DPR RI
Halaman:

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita