Jitunews.Com
12 Februari 2018 18:39 WIB

Sidang E-KTP Berlanjut, Tiga Saksi Kompak Tak Sebut Nama Novanto

Saat dicecar hakim, ketiganya kompak tak menyebutkan adanya keterlibatan terdakwa yakni Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pada proyek yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

Setya Novanto. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM  - Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta kembali menghadirkan tiga saksi sidang perkara korupsi proyek KTP Elektronik alias E-KTP, Senin (12/2/2018). Saksi-saksi itu memberi keterangan dalam dua tahap. Per tahap, tiga orang saksi dihadirkan di ruang sidang.

Pada tahap kedua, tiga saksi yang dihadirkan adalah mantan sekretaris jenderal (sekjen) DPR RI periode 2008-2013, Nining Indra Saleh, Sekretaris pribadi mantan bendahara umum Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin, Eva Autita dan mantan anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PPP, Lukman Abdul Hakim.

Saat dicecar hakim, ketiganya kompak tak menyebutkan adanya keterlibatan terdakwa yakni Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pada  proyek yang merugikan negara triliunan rupiah itu.

Lukman Abdul Hakim, misalnya, menerangkan bahwa tidak pernah ada instruksi dari Setya Novanto terkait pembagian fee dari proyek e-KTP selama dirinya duduk di komisi II DPR RI.

"Saat saya berada di Komisi II, tidak ada instruksi dari terdakwa terkait pembagian fee dari proyek tersebut," ujar Lukman Abdul Hakim, menjawab pertanyaan Hakim Yanto.



SBY Merasa Difitnah, Demokrat: Tak Balas dengan Fitnah

"Sepengetahuan saya Pak Novanto tidak pernah melakulan hal tersebut baik secara langsung atau pun melalui orang lain," jawab Lukman saat menjawab pertanyaan kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail.

Begitu juga dengan dua saksi lainnya, saat ditanya Maqdir soal keterlibatan Novanto maupun Fraksi Golkar yang berada di Komisi II terkait dengan persetujuan anggaran proyek tersebut, keduanya mengaku tidak pernah ada tindakan seperti itu.

Autita, sekretaris pribadi Nazaruddin, mengakui bahwa dirinya hanya sebatas menerima uang bulanan dari anggota Fraksi Demokrat, dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Mohammad Nazaruddin selalu bendahara umum Partai Demokrat.  Ia juga mengakui tidak mengetahui jumlah uang dan penggunaannya. Nazaruddin pun tidak pernah memberi tahu.

"Menurut saya, uang itu hanya diperuntukkan keperluan rapat anggota Fraksi Partai Demokrat saja," katanya.

Sementara itu, mantan sekjen DPR RI Nining Indra Saleh dalam kesaksiannya menegaskan ketidaktahuannya tentang terkait pembahasan anggaran proyek e-KTP.

Nining menegaskan tidak pernah terlibat dalam pembahasan mengenai anggaran e-KTP antara pemerintah dengan Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Sepengetahuannya, dana e-KTP tersebut datang dari pemerintah kemudian dibahas di Komisi II dan dilaporkan ke Banggar.

"Setelah di proses dari Banggar, lalu dikembalikan ke Komisi II dan diteruskan kembali ke pemerintah," tegasnya.

Firman Wijaya Bisa Bernasib Seperti Fredrich Yunadi
Halaman:
  • Penulis: Marselinus Gunas

Baca Juga

 

Rekomendasi

 

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita