6 Februari 2018 14:35 WIB

Ketua DPR Siap Mundur Bila LGBT Lolos di RUU KUHP

Kata Bamsoet, adanya tuduhan bahwa DPR mendukung LGBT sangat tidak benar.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Jitunews/Khairul Anwar)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan informasi mengenai pembahasan RUU KUHP sekaligus penyampaian aspirasi MUI dan ormas-ormas Islam.

"RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita," ujar Bamsoet di Gedung Pusat MUI pada hari Jakarta (6/2).

Bamsoet mengatakan, UU KUHP yang baru sudah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, tetapi baru DPR periode ini yang sungguh-sungguh merealisasikan keinginan tersebut.


Ketua DPR Tegas Tolak LGBT

Ia lantas menjelaskan bahwa ada beberapa isu yang menjadi perhatian di dalam pembahasan UU KUHP khususnya dari kalangan umat Islam, antara lain LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Bamsoet, adanya tuduhan bahwa DPR mendukung LGBT sangat tidak benar.

"Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi. Karena bertentangan dengan ajaran Agama dan moral bangsa,” tuturnya.

Begitu juga dengan penistaan agama, perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

"Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, perzinahan, penistaan agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab," jelasnya.

Bamsoet juga berjanji kepada jajaran pengurus MUI, akan mendorong Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan pihak terkait agar MUI bisa menjadi Satuan Kerja (Satker) tersendiri.

“Saya akan meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan MUI bisa menjadi Satker sendiri. Karena kita ketahui MUI sangat banyak mengurusi permasalahan umat, sementara anggaran yang diperoleh jauh dari mencukupi," pungkasnya.

 

Soal LGBT, Zulkifli Hasan: Ngomongnya sudah capek
Halaman:
  • Penulis: Riana

Penulis Suara Kita