14 Januari 2018 16:31 WIB

Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, PAN: Terlihat Hanya Formalitas Saja

Saleh menyebut perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari (14-16 Januari) bagi daerah yang baru memiliki satu paslon dianggap tidak efektif

Saleh Partaonan Daulay. (dok. dpr.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COMWakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay memberi kritikan terhadap perpanjangan pendaftaran kandidat kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut Saleh, perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari (14-16 Januari) bagi daerah yang baru memiliki satu paslon dianggap tidak efektif.

"Dengan perpanjangan itu, KPU berharap akan muncul kandidat lain yang akan ikut berkompetisi. Dengan begitu, masyarakat punya pilihan-pilihan alternatif dalam pilkada yang akan diselenggarakan," kata Saleh melalui pesan singkat, Minggu (14/1).


Bamsoet Inisiator Pansus Hak Angket KPK, JK: Bukan Alasan Ditolak Jadi Ketua DPR

Saleh menilai perpanjangan tersebut terlihat hanya formalitas dan simbolik saja. Sejauh ini ada 19 pilkada yang memiliki satu paslon.

"Ada beberapa alasan, mengapa perpanjangan itu tidak efektif. Pertama, aturan main dalam pilkada membolehkan adanya calon tunggal. Tercatat, dalam pilkada serentak yang lalu sudah pernah dilaksanakan satu paslon melawan kotak kosong," ujarnya.

Saleh menilai karena aturan memperbolehkan, ada banyak paslon yang ingin memborong semua parpol untuk menghindari munculnya kandidat lain. Menurutnya, ada keyakinan jika maju lamwan kotak kosong peluang menangnya lebih besar.

"Sementara di lain pihak, kandidat lewat jalur independen persyaratannya cukup sulit dan agak berbelit, sehingga banyak yang enggan menempuhnya," katanya.

Menurutnya, walaupun diperpanjang selama tiga hari tidak mungkin ada kandidat baru yang muncul. Karena semua dukungan parpol sudah diberikan pada paslon yang ada dan sudah didaftarkan di KPUD.

"Aturan menyebutkan bahwa parpol yang sudah mendukung dan mendaftarkan calonnya tidak boleh lagi menarik dukungannya. Lalu, darimana lagi paslon-paslon lain yang mau ikut pilkada dapat dukungan?" terangnya.

Saleh menyebut mustahil ada kandidat yang mampu memenuhi persyaratan dalam waktu tiga hari. Jika ingin menyempurnakan sistem pilkada harus dilakukan dengan mengevaluasi seluruh aturan dan payung hukum yang ada.

"Ini sangat penting, mengingat pilkada ke depan diarahkan untuk dilaksanakan secara serentak dalam satu kali pelaksanaan. Dengan begitu, kepala-kepala daerah yang dihasilkan adalah kepala daerah terbaik sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat," kata Saleh.

Akun FPI Diblokir Facebook, Habib Novel: Ada Politik Balas Dendam
Halaman:
  • Penulis: Aurora Denata

Berita Terkait

 

Penulis Suara Kita