10 Januari 2018 05:38 WIB
Dibaca 589 x

Mengapa Banyak Jenderal Bertarung Di Pilkada?

Pilkada serentak 2018 menyuguhkan fenomena yang berbeda, yakni banyaknya jenderal-jenderal (TNI/Polri) yang bertarung. Seperti dilansir cnnindonesia.com 08/01/18,

Edy Rahmayadi. (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

Pilkada serentak 2018 menyuguhkan fenomena yang berbeda, yakni banyaknya jenderal-jenderal (TNI/Polri) yang bertarung. Seperti dilansir cnnindonesia.com 08/01/18, beberapa jenderal yang terjun dalam pilkada adalah Letnan Jenderal Edy Rahmayadi, Inspektur Jenderal Pon Anton Charliyan, Inspektur Jenderal Pol Safaruddin, dan Inspektur Jenderal Pol Murad Ismail.

Partai-partai politik agaknya berusaha mengusung para jenderal tersebut untuk bertarung di pilkada. Di Pilkada Jawa Barat, PDIP yang tadinya diperkirakan akan mendukung Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung sekarang, ternyata di saat-saat terakhir pendaftaran mengusung dua orang jenderal sekaligus.

Dua jenderal tersebut tak tanggung-tanggung meliputi TNI dan Polri. Mayjen TNI (Purn) Tb. Hasanuddin, yang pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, adalah representasi TNI sedangkan Anton Charliyan, yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat, merupakan perwakilan Polri.


PDIP Tak Mau Kaitkan Pilkada Serentak dengan Pemilu 2019

Salah satu pesaing Tb. Hasanuddin-Anton Charliyan juga seorang jenderal, yaitu Mayjen TNI (Purn) Sudrajat yang berpasangan dengan Ahmad Syaikhu. Pasangan ini diusung oleh tiga partai politik, yaitu Gerindra, PKS, dan PAN.

Di Pilkada Sumatera Utara juga diramaikan oleh kehadiran seorang jenderal TNI, yakni Letjen TNI Edy Rahmayadi yang merupakan Pangkostrad dan juga menjabat sebagai Ketum PSSI.  Sedangkan di Maluku ada Murad Ismail dan di Kalimantan Timur ada Safaruddin (tribunnews.com 08/01/18).

Yang lebih menarik lagi adalah bahwa jenderal-jenderal yang akan bertarung di bulan Juni 2018 nanti sebagian besar masih aktif di dinas kemiliteran atau kepolisian. Mereka akhirnya harus mengundurkan diri dari kedinasan tersebut karena peraturannya menghendaki demikian.

 Cermin Ketegasan?

Kalau melihat di pertarungan-pertarungan politik sebelumnya, sebenarnya ada juga jenderal yang ikut bertarung. Hanya saja yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi atau sudah pensiun dari kedinasan. Karena itu, statusnya tidak lagi sebagai militer, melainkan sipil seperti halnya yang lain.

Kali ini situasinya berbeda. Para jenderal tersebut masih aktif dalam tugasnya, terpaksa mundur karena mengikuti peraturan. Hal ini tentu mengundang pertanyaan, mengapa mereka sampai mau dicalonkan oleh partai-partai politik untuk ikut bertarung memerebutkan posisi kepala daerah.

Seperti diketahui bahwa kalangan tentara, baik TNI maupun Polri, kerap diidentikkan dengan kelompok yang tegas dan berdisiplin. Cara kerja mereka yang menuntut ketegasan dan kedisiplinan tersebut mungkin dianggap orang-orang partai politik cocok untuk menjadi kepala daerah yang memang menghendaki kedua karakter tersebut.

Selain itu, partai politik juga boleh jadi beranggapan bahwa masyarakat atau rakyat saat ini menghendaki sosok yang tegas dan disiplin sebagai pemimpin. Banyaknya persoalan yang dihadapi daerah saat ini antara lain disebabkan oleh faktor lemahnya pemimpin atau kepala daerah.  

Di lain pihak, bak gayung bersambut para jenderal tersebut juga tampaknya memiliki syahwat kekuasaan. Menjadi kepala daerah setingkat gubernur tentu dianggap memiliki prestise dan kekuasaan yang cukup besar, lebih dari kekuasaan seorang jenderal. Dengan demikian, ada hubungan simbiosis mutualistis antara partai politik dan para jenderal tersebut.

 Bertarung atau Berkompetisi

Terlepas dari harapan baik dari partai-partai politik atas model kepemimpinan tentara, tetapi, menurut saya, ada pula kekhawatiran dari banyaknya jenderal yang terjun ke politik. Pertama, dikhawatirkan bahwa tentara yang berhadapan di arena politik tidak lagi membawa kompetisi politik, melainkan membawa pertarungan yang nyata.

Meski mereka sudah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini, tetapi mungkin saja mereka masih memiliki garis komando di kedinasannya, karena pengunduran dirinya masih baru dan tidak melalui jalur semestinya. Yang dikhawatirkan bahwa kedinasan yang ditinggalkannya masih menganggapnya pemimpin sehingga ikut-ikutan menyokongnya di lapangan.

Seperti kita ketahui bahwa militer akrab dengan dunia intelegen dan tentu mereka memiliki kelebihan dalam hal tersebut dibandingkan kaum sipil. Bukan tidak mungkin perang para jenderal di pilkada juga dihiasi oleh perang intelegen di antara mereka. Jika ini terjadi jelas berbahaya.

Sebagai masyarakat tentu kita berharap hal sedemikian tidak terjadi. Pilkada adalah kompetisi politik yang biasa terjadi di negara demokrasi. Kita hanya sekadar ingin mendapatkan calon pemimpin yang tepat bagi daerahnya masing-masing. 

 

Ditulis oleh: Iding Rosyidin

*Tulisan ini adalah 'Suara Kita' kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.

Halaman:

Penulis Suara Kita