14 September 2017 16:05 WIB

Mendagri Bicara Soal OTT KPK di Daerah dan Bupati Batubara yang Barusan Terciduk

Pemerintah sendiri selalu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terhadap tindak korupsi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. (kemendagri.go.id)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, tidak mempermasalahkan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di daerah. 

Pimpinan KPK Tanggapi DPR yang Persoalkan OTT

"Saya persilakan KPK terus melakukan OTT," demikian kata Tjahjo di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Menurutnya, pemahaman terhadap area rawan korupsi ada pada masing-masing pejabat daerah. Pemerintah sendiri selalu memberikan peringatan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terhadap tindak korupsi.


OTT Disebut Gaduh, KPK: karena yang Kena Aparat Penegak Hukum

"Peringatan dari Kemendagri kepada para kepala daerah dan juga DPRD selalu diberikan, terkait area mana saja yang rawan korupsi. Area rawan korupsi itu termasuk belanja hibah dan bansos, retribusi, pajak, dan juga jual-beli jabatan," katanya lagi.

Tjahjo juga mengatakan pihaknya akan segera menetapkan Wakil Bupati Batubara, RM Harry Nugroho, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batubara, setelah Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, terjerat OTT KPK pada hari Rabu (13/9) yang lalu.

Menurutnya, setiap terjadi OTT KPK yang menimpa pejabat daerah, ia selalu berharap hal tersebut merupakan yang terakhir. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak. Meski sudah berulang kali diingatkan soal area rawan korupsi, masih ada saja yang terjerat OTT.

"Kami tidak bisa apa-apa, sebab aturan sudah berjalan. Saya sudah ingatkan terus terkait area rawan korupsi," kata Tjahjo.

Pengamat: OTT Gaduh Perlu Agar Koruptor Kapok

Penulis : Nugrahenny Putri Untari

Dapatkan update berita Jitunews.com via Email, klik di sini!


Komentar
Baca Juga
Berita Terkait
Rekomendasi