30 Agustus 2017 18:57 WIB

Siasati Alih Fungsi Lahan, Hanura Usulkan Kawasan Ketahanan Pangan

Mengingat sejauh ini masalah yang kerap ada di lapangan adalah terkait alih fungsi tanah. Bahkan tingkatannya hingga di kabupaten, provinsi dan kota. Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro. (Jitunews/Latiko Aldilla DIrga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Fauzih Amro mengusulkan bahwa sebaiknya para pemangku kepentingan di sektor pertanian bisa segera menetapkan kawasan ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan politisi Hanura itu dalam Forum Group Discussion tentang pertanian yang digelar Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) dengan tema 'Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat'.

Pupuk Terpenuhi, Swasembada Makin Pasti

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa luas lahan pertanian nasional mencapai 8 juta hektar. Sayangnya dari jumlah tersebut baru 4 juta hektar lahan saja yang telah ditetapkan agar tidak ditanami selain tanaman pangan.

Untuk itu menjadi penting terkait data tentang luas lahan pertanian yang ada.


Harga Beras di Indonesia Dua Kali Lebih Mahal

"DPR menyarankan agar Kementan membuat kawasan lahan ketahanan pangan. Maksudnya agar tidak dialihfungsikan apalagi diperjualbelikan," demikian ucap Fauzih di kantor PPSN di bilangan Patra Kuningan, Jakarta Pusat.

"Kita mau pakai data yang mana (soal jumlah lahan pertanian nasional)? Data versi BPS, versi Kementan atau data versi di lapangan?" sahutnya menambahkan.

Mengingat sejauh ini masalah yang kerap ada di lapangan adalah terkait alih fungsi tanah. Bahkan tingkatannya hingga di kabupaten, provinsi dan kota. Hal tersebut terjadi karena sejauh ni tidak ada aturan yang melarang pengalihfungsian lahan tersebut.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan atau menetapkan sebuah kawasan pertahanan pangan. Kawasan pertahanan pangan itu sendiri nantinya mirip-mirip seperti kawasan hutan.

"Orang akan takut masuk kawasan hutan. Ada resiko untuk dipenjara. Tapi kalau orang dari sawah ke perumahan itu sudah biasa. Bermain dengan bupati, walikota atau pun gubernur. Maka dari itu penting menciptakan kawasan pangan yang tidak bisa diganggu gugat supaya tidak beralih fungsi," katanya.

Pencapaian Swasembada Pangan Melalui Sinergi Pengelolaan Sumberdaya Pemerintah dan Masyarakat

Penulis : Syukron Fadillah

Dapatkan update berita Jitunews.com via Email, klik di sini!


Komentar
Baca Juga

Jauhkan Cemilan Kala Nonton Film Sedih

20 September 2017 16:27
Berita Terkait
Rekomendasi

Kementan: Tidak Ada Paceklik di 2017

18 September 2017 17:29