21 Maret 2017 15:48 WIB

Rancang Ulang Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan!

Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO saat ini telah merugikan lingkungan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit

Ilustrasi petani kelapa sawit. (worldwildlife.org)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sistem sertifikasi industri kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) perlu dirancang ulang atau dibenahi. Buruknya kredibilitas dan akuntabilitas dalam implementasi sertifikasi ISPO saat ini, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran telah merugikan lingkungan dan menimbulkan konflik antara masyarakat dan perkebunan kelapa sawit, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya penerimaan pasar atas ISPO.

Hal itu dijelaskan oleh kelompok masyarakat sipil yang merupakan gabungan dari berbagai lembaga masyarakat yang secara fokus mengamati dan mengkaji isu seputar hutan, komoditas pangan, dan sumber daya alam di Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Hutan Sedunia, Selasa (21/3/2017).

Lembaga-lembaga yang turut serta dalam kelompok ini antara lain, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Kaoem Telapak,Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia, Greenpeace Indonesia,Yayasan Madani Berkelanjutan, Institute for Ecosoc Rights, GAIA, Tropical Forest Foundation (TFF), Padi Indonesia, Kalimantan Timur, Jasoil, Papua Barat, Uno Itam, Aceh, Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi,Evergreen, Sulawesi Tengah, Yayasan Pusaka,Sayogyo Institute, Indonesia Center for Environmental Law, Kemitraan,GeRak Aceh,Stabil Kalimantan Timur, MATA Aceh, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan, PPLH Mangkubumi,JAPESDA Gorontalo, GRID Kalimantan Barat, LPMA Borneo, Kalimantan Selatan, Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh, Jikalahari Riau.


Kampanye Negatif Barat, Tantangan Besar Industri Sawit Nasional

Dalam kertas posisinya dijelaskan, Pada awal Tahun 2017, pemerintah Indonesia mematok target produksi minyak sawit mentah sebesar 40 juta ton hingga Tahun 2020. Di pasar global, minyak sawit merupakan minyak nabati favorit dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tingkat produktivitasnya tertinggi.

Pada bulan April 2016, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk melakukan moratorium sawit yang seharusnya dapat menghentikan alokasi ekspansi lahan sawit, baik untuk perusahaan maupun dengan dalih keperluan ‘pekebun rakyat’.

Saat ini, kelompok bisnis dan pendukungnya terus berupaya dengan keras agar prinsip-prinsip yang akan diterapkan nantinya, tidak mempersulit rencana perluasan kebun sawit dan selalu menggunakan dalih ‘pekebun rakyat’ dan isu-isu nasionalisme yang tidak kuat dasarnya sebagai pelindung ketika terjadi kritik bagi perbaikan industri sawit di Indonesia.

Namun, sangat disayangkan karena dalam proses perjalanan penguatan ISPO tersebut, juga terjadi pengabaian kesepakatan dan masukan kelompok masyarakat sipil terkait substansi prinsip dan standar ISPO, termasuk penghilangan 2 (dua) prinsip, yaitu; keterlusuran dan transparansi serta menghargai Hak Azasi Manusia. Situasi tersebut telah mencederai proses multi-pihak yang tengah berlangsung.

Oleh karena itu, perbaikan sistem sertifikasi ISPO harus dilakukan menyeluruh  melalui proses rancang ulang yang partisipatif, inklusif, transparan dan akuntabel. 

Sistem sertifikasi ISPO  yang baru harus mencakup standard keberlanjutan yang kuat (robust) dan tata laksana yang menjamin kredibilitas dan akuntabilitas. 

Sistem sertifikasi ISPO harus diikuti dengan penegakan hukum yang efektif serta kerangka kebijakan komprehensif untuk memastikan  tercapainya perbaikan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia.

32 Perusahaan Siap Mendukung Pengembangan Biomassa
Halaman:
  • Penulis: Marselinus Gunas

Penulis Suara Kita